Menu ✖

Otomatis
Breaking News

Peristiwa

Legalitas Organisasi Bukan Tiket Bertindak Sewenang-wenang! Dugaan Jemput Paksa dan Penganiayaan Seret Yakuza Maneges ke Polres Kediri

badge-check

Legalitas Organisasi Bukan Tiket Bertindak Sewenang-wenang! Dugaan Jemput Paksa dan Penganiayaan Seret Yakuza Maneges ke Polres Kediri Perbesar

KEDIRI, Faktaterbuka.com – Memiliki legalitas organisasi bukan berarti memiliki kewenangan untuk bertindak di luar hukum. Prinsip inilah yang kini menjadi sorotan dalam perkara dugaan penjemputan paksa dan penganiayaan terhadap dua warga Kabupaten Kediri yang menyeret nama Organisasi Sosial-Spiritual Yakuza Maneges.

Orang tua salah satu korban bersama keluarga warga lainnya telah menempuh jalur hukum melalui Polres Kediri. Mereka menuntut kejelasan atas dugaan tindakan yang dinilai melampaui batas kewenangan, mulai dari penjemputan pada tengah malam hingga dugaan kekerasan fisik.

Kasus ini menjadi perhatian publik setelah beredar luas di media sosial, termasuk melalui akun Radar Yakuza Manages. Di tengah polemik tersebut, keluarga korban menegaskan bahwa dugaan tindak pidana seharusnya diserahkan kepada aparat penegak hukum, bukan ditangani melalui tindakan sepihak.

Penjemputan Tengah Malam, Keluarga Pertanyakan Dasar Hukum

LY, orang tua DJS, menyesalkan tindakan penjemputan yang disebut berlangsung sekitar pukul 00.30 WIB. Menurutnya, rombongan yang mengenakan kaus hitam bertuliskan Yakuza datang dengan sedikitnya tujuh mobil dan puluhan sepeda motor.

Kedatangan rombongan dalam jumlah besar tersebut, menurut LY, tidak hanya mengejutkan keluarga, tetapi juga mengganggu ketenangan warga sekitar yang sedang beristirahat.

“Datang tengah malam tanpa alasan yang jelas, lalu membawa anak saya keluar rumah dan tidak diberitahu ke mana dibawanya anak saya itu,” ujar LY.

Ia mempertanyakan dasar hukum tindakan tersebut, terlebih DJS masih berstatus pelajar.

“Sekurangnya tujuh mobil roda empat dan puluhan sepeda motor sudah mengganggu ketenangan lingkungan. Mereka datang sekitar pukul 00.30 WIB, saat keluarga dan tetangga sedang beristirahat setelah bekerja,” tegasnya.

Bagi keluarga, persoalan ini bukan sekadar keberatan atas kedatangan rombongan. Mereka mempertanyakan bagaimana seseorang dapat dibawa dari rumahnya pada tengah malam tanpa penjelasan yang memadai mengenai alasan dan tujuan penjemputan.

Dugaan Penganiayaan terhadap MKR, Keluarga Tempuh Jalur Hukum

Persoalan semakin serius setelah MKR, warga lain yang disebut turut dibawa menuju Polres Kediri, diduga mengalami penganiayaan.

MKR dilaporkan mengalami pembengkakan pada pipi dan pelipis, lebam di kedua mata, serta pendarahan. Kondisi tersebut menjadi dasar keluarga untuk meminta penanganan medis sekaligus melaporkan dugaan kekerasan yang dialaminya.

Kakak MKR, berinisial U, menyatakan pihak keluarga telah mendampingi korban untuk membuat laporan ke kepolisian dan menjalani visum di rumah sakit yang ditunjuk penyidik.

“Adik kami MKR sudah kita dampingi untuk laporan ke Polres Kediri, yang sekaligus melakukan visum ke rumah sakit penunjukan penyidik,” ujarnya.

Keluarga menegaskan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada kepolisian. Mereka berharap dugaan kekerasan tersebut diusut secara objektif, termasuk mengungkap siapa saja yang terlibat dan bagaimana peristiwa itu terjadi.

Berawal dari Aduan Dugaan Pelecehan

Perkara ini bermula dari aduan mengenai dugaan pelecehan terhadap DJS oleh tiga pemuda lain saat mereka berkumpul di rumah temannya berinisial B di wilayah Gurah.

Berdasarkan narasi yang beredar, para pemuda tersebut diduga sedang mengonsumsi minuman keras.

Menindaklanjuti aduan tersebut, tim kuasa hukum bersama puluhan anggota Yakuza Maneges disebut bergerak mencari dan mengamankan dua pemuda yang diduga terlibat, sebelum membawa mereka ke Polres Kediri.

Namun, tindakan yang disebut sebagai upaya menindaklanjuti aduan tersebut justru memunculkan persoalan hukum baru yang kini dilaporkan keluarga korban.

Dugaan pelecehan maupun tindak pidana lainnya tetap harus dibuktikan melalui proses hukum. Demikian pula dugaan penjemputan paksa dan penganiayaan harus diperiksa berdasarkan bukti, keterangan saksi, serta hasil penyelidikan dan penyidikan.

Kuasa Hukum: Jangan Sampai Penanganan Aduan Justru Melahirkan Dugaan Pelanggaran Baru

Tim kuasa hukum Kahuripan Bela Negara yang terdiri dari Akhir Kristiono, A.Md., S.H., Mukhlason, S.H., Dr. Zaibi Susanto, S.H., M.H., dan M. Akson Nul Huda, S.H., M.H., menyampaikan keberatan atas dugaan tindakan yang dilakukan kelompok Yakuza Maneges.

Mereka menilai persoalan tersebut harus menjadi perhatian serius karena menyangkut kebebasan warga, perlindungan terhadap anak, serta dugaan kekerasan yang dilaporkan keluarga.

Akhir Kristiono menyebut pihaknya telah melaporkan dugaan tindak pidana penculikan dan kekerasan secara bersama-sama ke Polres Kediri.

“Kami atas nama pemberi kuasa melaporkan kelompok Yakuza Maneges atas dugaan pelanggaran hukum. Kami berharap laporan ini ditindaklanjuti secara profesional sesuai ketentuan yang berlaku,” tegas Akhir Kristiono.

Laporan tersebut tercatat dengan nomor LP/B/85/X/2026/SPKT/POLRES KEDIRI/POLDA JAWA TIMUR tertanggal 26 Oktober 2026 dan LP/B/84/X/2026/SPKT/POLRES KEDIRI/POLDA JAWA TIMUR tertanggal 24 Oktober 2026.

Dalam laporan tersebut, kuasa hukum menyebut Pasal 450 dan Pasal 262 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagai ketentuan yang dinilai relevan untuk diperiksa penyidik.

Penentuan unsur pidana, pihak yang bertanggung jawab, serta penerapan pasal tetap menjadi kewenangan penyidik dan proses peradilan.

Yakuza Maneges Disebut Memiliki SKT Kemendagri

Yakuza Maneges disebut sebagai organisasi sosial-spiritual yang memosisikan diri sebagai mitra strategis dalam pembinaan negara, bukan organisasi kemasyarakatan konvensional.

Organisasi tersebut juga menyatakan memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang diterbitkan melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dokumen itu disebut diserahkan langsung oleh Direktur Organisasi Kemasyarakatan Kemendagri, Wahyu Chandra Kusuma, kepada pimpinan Yakuza Maneges di Mabes Pusat Kediri.

Namun, legalitas organisasi dan kewenangan melakukan tindakan hukum terhadap warga merupakan dua hal yang berbeda.

Keberadaan SKT, apabila terverifikasi, tidak serta-merta memberikan kewenangan kepada organisasi untuk melakukan penjemputan paksa atau tindakan kekerasan terhadap seseorang.

Apabila terdapat dugaan tindak pidana, penanganannya harus dilakukan melalui mekanisme hukum yang berlaku. Dugaan pelanggaran oleh pihak mana pun juga harus diperiksa secara objektif tanpa membedakan kedudukan maupun status organisasinya.

Polisi Diminta Berani Mengungkap Fakta

Kuasa hukum lainnya, Mukhlason, bersama M. Akson Nul Huda dan Dr. Zaibi Susanto, meminta Polres Kediri menangani perkara tersebut secara profesional, transparan, dan tidak tebang pilih.

“Kami berharap rekan polisi penyidik di Polres Kediri profesional dan berani mengungkap keadilan serta kebenaran dalam penanganan perkara viral ini,” jelas Mukhlason di Polres Kediri, Selasa (3/11/2026).

Keluarga korban berharap laporan yang telah disampaikan tidak berhenti pada pemeriksaan awal. Mereka meminta penyidik mengungkap secara terang dugaan penjemputan paksa, dugaan penganiayaan, serta pihak-pihak yang bertanggung jawab.

Perkara ini juga menjadi ujian bagi penegakan hukum untuk memastikan bahwa setiap warga memperoleh perlindungan yang sama, tanpa intimidasi dan tanpa tindakan main hakim sendiri.

Sebab, sekeras apa pun dugaan pelanggaran yang diadukan, penyelesaiannya tetap harus melalui proses hukum. Tidak boleh ada pihak yang merasa berhak mengambil alih kewenangan aparat penegak hukum.

Hingga berita ini disusun, redaksi belum memperoleh keterangan resmi dari Polres Kediri maupun pihak Yakuza Maneges mengenai laporan dan dugaan kekerasan tersebut. Redaksi membuka ruang konfirmasi dan hak jawab kepada seluruh pihak terkait demi pemberitaan yang berimbang.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Baca Lainnya

JUDI DIDUGA TERBUKA DI PACOLGOANG DIWEK! WARGA RESAH, APH JOMBANG JANGAN TUTUP MATA, SIAPA YANG BERANI BERTINDAK?

15 Nov 2026 - 19:42 WIB

JUDI DIDUGA TERBUKA DI PACOLGOANG DIWEK! WARGA RESAH, APH JOMBANG JANGAN TUTUP MATA, SIAPA YANG BERANI BERTINDAK?

DIDUGA JUDI TERBUKA DI SENDANG PONOROGO MASIH AKTIF! Warga Kirim Video ke Redaksi, APH Jangan Tutup Mata!

15 Nov 2026 - 04:50 WIB

DIDUGA JUDI TERBUKA DI SENDANG PONOROGO MASIH AKTIF! Warga Kirim Video ke Redaksi, APH Jangan Tutup Mata!

Dugaan Perjudian Kembali Mencuat di Jombang, Warga Menanti Ketegasan Aparat Penegak Hukum

14 Nov 2026 - 20:46 WIB

Dugaan Perjudian Kembali Mencuat di Jombang, Warga Menanti Ketegasan Aparat Penegak Hukum

SABUNG AYAM DIDUGA KEMBALI BEROPERASI DI JOMBANG! WARGA PERTANYAKAN KETEGASAN POLRES, DESAK POLDA JATIM TURUN TANGAN

12 Nov 2026 - 22:57 WIB

SABUNG AYAM DIDUGA KEMBALI BEROPERASI DI JOMBANG! WARGA PERTANYAKAN KETEGASAN POLRES, DESAK POLDA JATIM TURUN TANGAN

Respons Aduan Warga, Polres Tulungagung Tertibkan Dua Lokasi yang Diduga Jadi Sarana Sabung Ayam

11 Nov 2026 - 01:51 WIB

Respons Aduan Warga, Polres Tulungagung Tertibkan Dua Lokasi yang Diduga Jadi Sarana Sabung Ayam
Trending di Hukum