Menu ✖

Otomatis
Breaking News

Hukum

BANDING AIPTU D.W. JADI BABAK BARU, BENY TEGASKAN TETAP KAWAL PROSES

badge-check

BANDING AIPTU D.W. JADI BABAK BARU, BENY TEGASKAN TETAP KAWAL PROSES Perbesar

BLITAR – FAKTATERBUKA.COM

Proses penegakan kode etik terhadap seorang anggota Polres Blitar Kota berinisial Aiptu D.W., yang disebut bertugas di Satuan Lalu Lintas (Satlantas), memasuki babak baru. Setelah menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) dengan tuntutan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), Aiptu D.W. dikabarkan mengajukan banding pada 17 November 2026.

Perkara ini menjadi perhatian setelah Beny, seorang anggota TNI, menyampaikan keberatannya atas dugaan hubungan antara Aiptu D.W. dengan istrinya yang juga berstatus sebagai anggota Persit.

Bagi Beny, pengajuan banding tersebut bukan alasan untuk menghentikan langkahnya. Ia menegaskan akan terus mengawal proses penanganan perkara melalui jalur hukum maupun mekanisme pengawasan yang tersedia.

Kepada redaksi Faktaterbuka.com, Beny mengungkapkan bahwa dirinya mulai mengetahui persoalan tersebut pada Oktober 2026. Sementara dugaan hubungan yang menjadi pokok persoalan disebutnya telah berlangsung sejak akhir Juni 2026.

BENY MENGAKU MEMILIKI SEJUMLAH BUKTI

Dalam keterangannya, Beny mengaku memiliki sejumlah materi yang menurutnya berkaitan dengan dugaan hubungan antara istrinya dan Aiptu D.W.

Materi tersebut meliputi rekaman pengakuan, data check-in hotel, serta percakapan WhatsApp berupa curhatan.

Beny juga menyampaikan bahwa persoalan tersebut telah dilaporkan dan sedang ditindaklanjuti.

Meski demikian, keberadaan, keaslian, serta substansi materi yang disebutkan tersebut tetap memerlukan pemeriksaan dan verifikasi oleh pihak berwenang. Redaksi belum dapat menyimpulkan kebenaran materi bukti tersebut secara mandiri.

SIAP LIBATKAN OMBUDSMAN DAN KOMPOLNAS

Beny menegaskan bahwa dirinya bersama kuasa hukum akan terus mengawal proses penanganan perkara.

Apabila hasil banding nantinya dinilai tidak mencerminkan kebenaran dan rasa keadilan, ia menyatakan siap menyampaikan pengaduan kepada Ombudsman Republik Indonesia maupun Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).

“Saya menggunakan media dan kuasa hukum untuk mengawal kasus tersebut, serta berkirim surat ke Ombudsman dan Kompolnas bilamana hasil tidak sesuai dengan kebenaran dan keadilan,” ungkap Beny kepada redaksi.

Langkah tersebut, menurut Beny, merupakan bagian dari upayanya memperoleh kepastian atas persoalan yang sedang dihadapinya.

Ia berharap mekanisme penegakan kode etik tidak hanya berjalan secara prosedural, tetapi juga mampu memberikan kejelasan mengenai penanganan laporan yang telah disampaikan.

DALAM SURAT PERNYATAAN, BENY SAMPAIKAN TUNTUTAN PTDH

Selain menyampaikan sikapnya kepada media, Beny juga mengaku telah menuangkan tuntutannya dalam surat pernyataan tertulis.

Dalam dokumen tersebut, ia meminta agar anggota yang dilaporkan dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari institusi Polri.

Surat tersebut mencantumkan rujukan Pasal 13 ayat (1) PP Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.

Pada poin kelima, Beny juga menyatakan akan menempuh langkah lanjutan apabila keputusan Majelis KKEP hanya berupa demosi, mutasi, atau penundaan kenaikan pangkat.

Ia turut menyebut rencana meneruskan pengaduan kepada Bidpropam Polda Jawa Timur dan Divisi Propam Mabes Polri.

Pernyataan tertulis tersebut menunjukkan bahwa Beny telah menyiapkan sejumlah langkah lanjutan apabila keputusan yang diambil nantinya dinilai belum sesuai dengan harapannya.

BENY MENGAKU BELUM MERASAKAN KEADILAN

Beny secara terbuka menyampaikan bahwa dirinya belum merasa mendapatkan keadilan dari proses yang berjalan.

Pengajuan banding oleh Aiptu D.W. menjadi salah satu hal yang kini menjadi perhatiannya.

Menurut Beny, harapan memperoleh keadilan tidak hanya berkaitan dengan putusan etik, tetapi juga tindak lanjut atas laporan dugaan tindak pidana yang telah disampaikannya.

Ia berharap setiap fakta dan bukti yang diajukan dapat diperiksa secara objektif, dengan tetap menghormati hak seluruh pihak dalam proses hukum.

BERHARAP POLRI BERSIKAP PROFESIONAL DAN TRANSPARAN

Beny juga berharap institusi Polri dapat menangani perkara tersebut secara profesional dan berpegang pada ketentuan hukum.

Ia berharap tuntutan PTDH yang disampaikannya dapat dipertimbangkan dalam proses etik. Selain itu, ia meminta agar dugaan peristiwa tersebut dikaji melalui mekanisme pidana umum, termasuk ketentuan Pasal 411 KUHP apabila unsur-unsur dan syarat pengaduannya terpenuhi.

“Polisi bisa tegak lurus dengan hukum dan sesuai tuntutan saya, PTDH sesuai Pasal 411,” tegas Beny.

Perlu dipahami, penjatuhan sanksi PTDH merupakan bagian dari mekanisme penegakan kode etik profesi Polri. Sementara itu, penerapan Pasal 411 KUHP merupakan ranah pidana yang harus dinilai berdasarkan unsur dan persyaratan hukum yang berlaku.

Kedua proses tersebut memiliki mekanisme dan dasar penilaian yang berbeda.

PUBLIK MENUNGGU PENJELASAN RESMI

Perkembangan perkara ini menyisakan sejumlah hal yang perlu mendapat penjelasan resmi, terutama mengenai status pengajuan banding, hasil sidang etik tingkat pertama, serta perkembangan laporan yang disampaikan Beny.

Hak anggota Polri untuk mengajukan banding tetap harus dihormati. Namun, keterbukaan informasi mengenai tahapan penanganan perkara juga penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

Redaksi memandang perlu adanya penjelasan dari Polres Blitar Kota mengenai perkembangan proses tersebut. Klarifikasi dari Aiptu D.W. maupun pihak terkait lainnya juga dibutuhkan agar pemberitaan tidak hanya bertumpu pada keterangan satu pihak.

Faktaterbuka.com membuka ruang hak jawab dan klarifikasi seluas-luasnya bagi seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan ini.

Pada akhirnya, perkara ini bukan hanya tentang tuntutan salah satu pihak, melainkan juga pentingnya proses pemeriksaan yang objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Masyarakat berharap penanganan perkara berjalan sesuai aturan, tanpa tekanan, serta tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.

Faktaterbuka.com akan terus memantau perkembangan perkara ini dan menyampaikan informasi berdasarkan fakta serta keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Penulis: Team Faktaterbuka.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Baca Lainnya

JUDI DIDUGA TERBUKA DI PACOLGOANG DIWEK! WARGA RESAH, APH JOMBANG JANGAN TUTUP MATA, SIAPA YANG BERANI BERTINDAK?

15 Nov 2026 - 19:42 WIB

JUDI DIDUGA TERBUKA DI PACOLGOANG DIWEK! WARGA RESAH, APH JOMBANG JANGAN TUTUP MATA, SIAPA YANG BERANI BERTINDAK?

DIDUGA JUDI TERBUKA DI SENDANG PONOROGO MASIH AKTIF! Warga Kirim Video ke Redaksi, APH Jangan Tutup Mata!

15 Nov 2026 - 04:50 WIB

DIDUGA JUDI TERBUKA DI SENDANG PONOROGO MASIH AKTIF! Warga Kirim Video ke Redaksi, APH Jangan Tutup Mata!

Dugaan Perjudian Kembali Mencuat di Jombang, Warga Menanti Ketegasan Aparat Penegak Hukum

14 Nov 2026 - 20:46 WIB

Dugaan Perjudian Kembali Mencuat di Jombang, Warga Menanti Ketegasan Aparat Penegak Hukum

JUDI DIDUGA MENGGURITA DI JOMBANG! DUA LOKASI DISOROT, KOTA SANTRI TERCORЕNG, KETEGASAN POLRES DIPERTANYAKAN!

14 Nov 2026 - 08:23 WIB

JUDI DIDUGA MENGGURITA DI JOMBANG! DUA LOKASI DISOROT, KOTA SANTRI TERCORЕNG, KETEGASAN POLRES DIPERTANYAKAN!

SABUNG AYAM DIDUGA KEMBALI BEROPERASI DI JOMBANG! WARGA PERTANYAKAN KETEGASAN POLRES, DESAK POLDA JATIM TURUN TANGAN

12 Nov 2026 - 22:57 WIB

SABUNG AYAM DIDUGA KEMBALI BEROPERASI DI JOMBANG! WARGA PERTANYAKAN KETEGASAN POLRES, DESAK POLDA JATIM TURUN TANGAN
Trending di Hukum