BOJONEGORO Faktaterbuka.com— Pelaksanaan proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Dander yang dikerjakan CV Astana Brawijaya Lima menjadi perhatian publik. Proyek tersebut tercatat memiliki pagu sekitar Rp3,99 miliar, dengan harga penawaran sekaligus harga terkoreksi sekitar Rp3,19 miliar.
Sorotan muncul setelah kondisi pekerjaan di lapangan dinilai perlu mendapatkan verifikasi teknis lebih lanjut, khususnya terkait material, metode pelaksanaan, volume pekerjaan, serta penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
Berdasarkan pantauan di lokasi pada Selasa (18/8/2026), aktivitas pekerjaan terlihat berlangsung di sepanjang saluran irigasi. Sejumlah material batu tampak ditumpuk di sisi saluran.
Pada beberapa bagian, pasangan batu yang sedang dikerjakan juga menimbulkan pertanyaan mengenai metode pemasangan dan material pendukung yang digunakan. Namun, kondisi visual tersebut belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya pelanggaran. Karena itu, pemeriksaan berdasarkan dokumen kontrak dan standar teknis menjadi penting untuk memastikan kesesuaiannya.
Material Pasir Perlu Diuji
Perhatian juga tertuju pada material pasir yang berada di lokasi. Secara kasatmata, material tersebut terlihat bercampur dengan tanah atau material lain.
Apabila material tersebut benar digunakan dalam pekerjaan pasangan, kualitas dan kelayakannya tentu perlu dipastikan melalui pemeriksaan teknis atau pengujian material sesuai ketentuan yang berlaku.
Begitu pula dengan batu yang digunakan. Mutu material, ukuran, kebersihan, serta cara pemasangannya perlu dibandingkan dengan spesifikasi teknis proyek.
Sebab, kualitas sebuah pekerjaan konstruksi tidak cukup hanya dilihat dari hasil yang tampak secara kasatmata. Mutu material, metode pelaksanaan, komposisi campuran, dimensi, volume, hingga hasil akhir merupakan bagian yang perlu dipastikan kesesuaiannya.
Volume dan Dimensi Perlu Diukur
Selain material, aspek volume pekerjaan juga layak menjadi perhatian.
Pengukuran terhadap panjang, tinggi, ketebalan pasangan, volume batu terpasang, serta item pekerjaan lainnya perlu dilakukan dan dibandingkan dengan dokumen kontrak maupun gambar kerja.
Langkah tersebut penting bukan untuk menghakimi pihak tertentu, melainkan sebagai bentuk pengawasan agar pekerjaan yang dibiayai dengan anggaran publik benar-benar sesuai dengan perencanaan dan kontrak yang telah ditetapkan.
Jika hasil pemeriksaan menunjukkan seluruh pekerjaan telah sesuai, maka hal tersebut sekaligus menjadi penjelasan yang dapat memberikan kepastian kepada masyarakat.
K3 Jangan Sampai Terabaikan
Persoalan lain yang turut menjadi sorotan adalah penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Dari pantauan di lokasi, terlihat adanya pekerja yang belum tampak menggunakan perlengkapan keselamatan secara lengkap. Kondisi ini perlu menjadi perhatian mengingat pekerjaan dilakukan di sekitar saluran air dengan medan yang memiliki potensi risiko.
Penggunaan alat pelindung diri (APD) dan penerapan prosedur keselamatan semestinya menjadi bagian penting dalam setiap pekerjaan konstruksi.
Karena itu, publik juga patut mengetahui sejauh mana pengawasan terhadap aspek K3 dilakukan oleh pelaksana maupun pihak pengawas proyek.
Transparansi Proyek Perlu Diperkuat
Selain aspek teknis, keterbukaan informasi proyek juga menjadi bagian penting dalam pengawasan publik.
Papan informasi proyek pada prinsipnya menjadi sarana bagi masyarakat untuk mengetahui informasi dasar kegiatan, seperti nilai pekerjaan, sumber anggaran, pelaksana, waktu pelaksanaan, serta pihak yang bertanggung jawab dalam pengawasan.
Dengan nilai proyek yang mencapai miliaran rupiah, masyarakat memiliki kepentingan untuk mengetahui apakah pelaksanaan pekerjaan berjalan sesuai perencanaan dan ketentuan kontrak.
Karena itu, Dinas PU SDA Kabupaten Bojonegoro diharapkan dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai hasil pengawasan, pemeriksaan material, pengukuran volume, metode pelaksanaan, serta penerapan K3 pada proyek tersebut.
Bukan Menuduh, Tetapi Meminta Kepastian
Sorotan ini tidak dimaksudkan untuk menyimpulkan telah terjadi penyimpangan. Temuan visual di lapangan justru menjadi alasan agar dilakukan pemeriksaan dan verifikasi teknis secara objektif.
Jika pekerjaan telah sesuai kontrak, gambar kerja, spesifikasi teknis, standar mutu, dan ketentuan K3, maka penjelasan dari pihak pelaksana maupun instansi terkait tentu dapat menjawab pertanyaan publik.
Sebaliknya, apabila pemeriksaan menemukan adanya ketidaksesuaian, maka perbaikan semestinya dilakukan sesuai mekanisme dan ketentuan kontrak sebelum pekerjaan dinyatakan memenuhi persyaratan.
Hingga berita ini disusun, CV Astana Brawijaya Lima maupun Dinas PU SDA Kabupaten Bojonegoro belum memberikan penjelasan resmi terkait kualitas material, metode pemasangan batu, volume pekerjaan, penerapan K3, dan hasil pengawasan proyek.
Media ini tetap membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi bagi seluruh pihak terkait.
Kini pertanyaannya sederhana: dengan nilai pekerjaan sekitar Rp3,19 miliar, apakah setiap material, setiap meter pasangan, volume pekerjaan, metode pelaksanaan, dan penerapan K3 di proyek Irigasi Dander telah benar-benar sesuai kontrak dan standar teknis?
Sebab, ketika anggaran yang digunakan merupakan uang publik, maka mutu pekerjaan, transparansi, dan keselamatan kerja bukan sekadar persoalan teknis, melainkan bagian dari tanggung jawab yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.
