JOMBANG, Faktaterbuka.com – Pembangunan sumur dangkal dan prasarana pendukung program Optimasi Lahan Non Rawa (OPLAN) Tahun Anggaran 2026 di Desa Rejosopinggir, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang mulai menjadi sorotan. Proyek yang bersumber dari APBN dengan nilai anggaran Rp138 juta tersebut diduga menyimpan kejanggalan yang berpotensi mengarah pada indikasi mark up anggaran.
Berdasarkan papan informasi proyek yang terpasang di lokasi, kegiatan tersebut merupakan program Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian dengan pelaksana UPKK Poktan Kedunggalih. Proyek tercatat memiliki volume satu titik sumur dangkal untuk mendukung lahan pertanian seluas 30 hektare.
Namun, hasil pantauan di lapangan memunculkan sejumlah pertanyaan. Bangunan yang tampak berdiri di tengah area persawahan dinilai tidak mencerminkan besaran anggaran yang tercantum dalam proyek. Kondisi fisik bangunan yang terlihat sederhana membuat sejumlah pihak mempertanyakan kesesuaian antara realisasi pekerjaan dengan nilai anggaran yang mencapai ratusan juta rupiah.
“Kalau melihat fisik bangunannya, masyarakat tentu berhak bertanya apakah anggaran Rp138 juta itu benar-benar digunakan sesuai perencanaan atau tidak. Ini perlu dibuka secara transparan,” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.
Dugaan mark up semakin menguat karena hingga kini belum terlihat adanya informasi rinci mengenai spesifikasi teknis pekerjaan, kedalaman sumur, kapasitas pompa, maupun rincian penggunaan anggaran yang dapat diakses publik. Padahal, keterbukaan informasi menjadi bagian penting dalam memastikan penggunaan uang negara berjalan sesuai aturan.
Pengamat kebijakan publik menilai proyek yang menggunakan dana APBN wajib diawasi secara ketat. Jika ditemukan adanya selisih mencolok antara nilai pekerjaan dan kondisi fisik di lapangan, maka Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, hingga aparat penegak hukum perlu turun melakukan audit investigatif.
Masyarakat pun mendesak dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap dokumen perencanaan, Rencana Anggaran Biaya (RAB), spesifikasi teknis, hingga hasil pekerjaan di lapangan. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan tidak ada praktik penggelembungan anggaran yang merugikan keuangan negara.
Hingga berita ini disusun, pihak pelaksana proyek maupun instansi terkait belum memberikan keterangan resmi mengenai dugaan tersebut. Media masih berupaya melakukan konfirmasi guna memperoleh penjelasan berimbang terkait penggunaan anggaran pembangunan sumur dangkal senilai Rp138 juta tersebut.
Apabila nantinya ditemukan bahwa pelaksanaan proyek telah sesuai spesifikasi dan anggaran yang ditetapkan, maka hasil audit diharapkan dapat menjadi jawaban atas berbagai pertanyaan yang berkembang di tengah masyarakat. Sebaliknya, apabila ditemukan penyimpangan, aparat penegak hukum diminta bertindak tegas sesuai ketentuan yang berlaku.
