JAKARTA, Faktaterbuka.com – Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menyampaikan apresiasi atas dukungan pimpinan dan anggota Komisi III DPR RI terhadap langkah Polri dalam mengusut dugaan tindak pidana penyadapan ilegal (illegal tapping), akses ilegal (illegal access), hingga dugaan permufakatan jahat terkait tindak pidana makar.
Dukungan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja (Raker) Kapolri bersama Komisi III DPR RI yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Usai mengikuti rapat, Kapolri menyampaikan bahwa Komisi III DPR RI pada prinsipnya mendukung upaya penyidik Bareskrim Polri untuk mengungkap perkara tersebut hingga tuntas.
“Pada prinsipnya, para pimpinan Komisi III dan anggota memberikan dukungan kepada kami, Polri, kepada para penyidik Bareskrim Polri, dalam mengungkap kasus illegal access, illegal tapping, dan juga tindak pidana makar,” ujar Kapolri.
Kapolri menjelaskan, penyidikan perkara tersebut turut mendalami dugaan keterlibatan sejumlah oknum pejabat tinggi Polri berinisial LSP, AN, EH, dan SU.
Kasus ini menjadi perhatian karena dugaan penyadapan ilegal tersebut disebut menyasar sejumlah pejabat negara, tokoh politik, hingga elemen masyarakat.
Menurut Kapolri, Polri berkomitmen mengoptimalkan proses penegakan hukum guna menjawab keresahan masyarakat sekaligus menindaklanjuti perhatian berbagai pihak, termasuk Presiden RI serta sejumlah tokoh politik dan tokoh masyarakat yang diduga menjadi korban penyadapan.
“Untuk itu, Polri akan terus melakukan upaya yang optimal dalam menjawab apa yang menjadi keresahan masyarakat. Ini juga menjadi keresahan pimpinan negara, Bapak Presiden dan jajaran, serta tokoh-tokoh politik dan tokoh-tokoh masyarakat yang dalam hal ini menjadi korban penyadapan secara ilegal,” ungkapnya.
Kapolri juga meminta masyarakat memberikan kesempatan kepada penyidik untuk bekerja secara profesional dan optimal. Ia berharap seluruh rangkaian perkara dapat terungkap berdasarkan fakta dan alat bukti yang diperoleh selama proses penyidikan.
“Berikan kami waktu untuk bisa menuntaskan dan menjawab ini semua kepada masyarakat,” tegas Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto.
Penyidikan Masih Terus Didalami
Sebelumnya, dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Polri turut memaparkan perkembangan penanganan perkara dugaan penyadapan ilegal, penghapusan dokumen elektronik, serta akses ilegal.
Selain itu, Polri juga telah menerbitkan laporan polisi terkait dugaan tindak pidana turut serta, dilakukan secara bersama-sama, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana makar.
Langkah tersebut menjadi bagian dari proses pendalaman penyidikan untuk memastikan setiap dugaan perbuatan dan pihak-pihak yang diduga terlibat dapat diungkap berdasarkan fakta hukum serta alat bukti yang sah.
Perkembangan kasus ini tentu menjadi perhatian publik. Masyarakat kini menantikan transparansi proses penegakan hukum, termasuk kejelasan konstruksi perkara dan pertanggungjawaban pihak-pihak yang nantinya terbukti terlibat.
Polri diharapkan dapat menuntaskan penyidikan secara profesional, transparan, dan akuntabel sehingga kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum tetap terjaga.
Faktaterbuka.com


























