KEDIRI Faktaterbuka.com — Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMK Pawyatan Daha 1 Kediri menjadi sorotan. Bukan karena kesimpulan adanya penyimpangan, melainkan karena informasi mengenai perencanaan, penggunaan, realisasi, dan pertanggungjawaban anggaran belum diperoleh secara utuh oleh awak media.
Permintaan klarifikasi dilakukan awak media pada 18 Agustus 2026 di SMK Pawyatan Daha 1 Kediri, Jalan Slamet Riyadi Nomor 66, Kota Kediri. Sekolah tersebut merupakan satuan pendidikan swasta dengan NPSN 20534407.
Kedatangan awak media bertujuan meminta penjelasan mengenai pengelolaan dana BOS, mulai dari sumber dan besaran anggaran, perencanaan penggunaan, realisasi, hingga mekanisme pertanggungjawabannya.
Namun, dalam proses permintaan keterangan tersebut, awak media disebut belum dapat bertemu langsung dengan Kepala SMK Pawyatan Daha 1 Kediri, Totok Dwi Purnomo. Komunikasi kemudian dilakukan melalui pihak yang disebut sebagai koordinator dan dikenal dengan panggilan Fara.
Bukan Soal Uang, Melainkan Soal Keterbukaan
Awak media menegaskan bahwa permintaan keterangan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh data dan klarifikasi, bukan untuk meminta uang ataupun keuntungan pribadi.
Dalam komunikasi di lokasi, pihak humas sekolah disebut sempat menyampaikan anggapan bahwa kedatangan wartawan berkaitan dengan permintaan uang.
Pernyataan tersebut menjadi penting untuk diklarifikasi agar tidak terjadi persepsi yang keliru antara kegiatan jurnalistik dengan tindakan yang tidak berkaitan dengan kepentingan pemberitaan.
Pertanyaan yang sebenarnya hendak dijawab sederhana: bagaimana anggaran pendidikan dikelola, ke mana penggunaannya, dan bagaimana pertanggungjawabannya?
Anggaran Pendidikan Jangan Menjadi Wilayah yang Sulit Dijelaskan
Dana BOS/BOSP berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pendidikan dan kebutuhan peserta didik. Karena itu, transparansi dan akuntabilitas menjadi bagian penting dalam pengelolaannya.
Publik tentu tidak sedang meminta sekolah membuka informasi yang bersifat pribadi. Yang dipertanyakan adalah informasi pengelolaan anggaran sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku.
Mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban semestinya dapat dijelaskan berdasarkan dokumen dan mekanisme resmi.
Jika seluruh pengelolaan telah berjalan sesuai aturan, maka penjelasan berbasis dokumen seharusnya dapat menjadi jawaban paling sederhana atas pertanyaan publik.
Kepala Sekolah Diharapkan Berikan Penjelasan Langsung
Dalam proses permintaan klarifikasi, awak media belum memperoleh penjelasan langsung dari Kepala SMK Pawyatan Daha 1 Kediri mengenai rincian pengelolaan dana BOS.
Kondisi ini membuat sejumlah pertanyaan mengenai besaran anggaran, perencanaan, realisasi penggunaan, dan pertanggungjawaban dana belum mendapatkan jawaban secara lengkap.
Di sinilah pentingnya klarifikasi langsung dari pihak yang memiliki kewenangan.
Tidak ada tuduhan bahwa telah terjadi penyimpangan. Yang ada saat ini adalah pertanyaan yang belum seluruhnya terjawab.
Dan pertanyaan publik semestinya dijawab dengan data, bukan dengan asumsi.
Publik Berhak Mendapat Gambaran yang Jelas
Pengelolaan anggaran pendidikan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan. Transparansi diperlukan bukan untuk mencari kesalahan, melainkan untuk memastikan setiap rupiah anggaran digunakan sebagaimana mestinya dan memberikan manfaat bagi proses pendidikan.
Apabila pengelolaan dana BOS telah sesuai ketentuan, pihak sekolah memiliki ruang untuk menjelaskan berdasarkan dokumen perencanaan dan pertanggungjawaban yang tersedia.
Sebaliknya, apabila dalam pemeriksaan resmi nantinya ditemukan persoalan, maka tindak lanjut merupakan kewenangan pihak yang memiliki mandat melakukan pengawasan atau pemeriksaan.
Media tidak berada pada posisi untuk memvonis.
Yang menjadi tugas media adalah bertanya, melakukan verifikasi, meminta klarifikasi, dan menyampaikan informasi kepada publik secara berimbang.
Pertanyaan yang Masih Menunggu Jawaban
Hingga berita ini disusun, awak media belum memperoleh secara lengkap penjelasan mengenai:
– Berapa besaran dana BOS/BOSP yang diterima sekolah;
– Bagaimana perencanaan penggunaannya;
– Apa saja realisasi penggunaan anggaran;
– Bagaimana mekanisme pertanggungjawabannya; dan
– Dokumen apa saja yang dapat menjadi dasar penjelasan kepada pihak yang berkepentingan.
Pertanyaan tersebut bukan vonis. Justru jawaban resmi dari pihak sekolah yang akan menentukan gambaran sebenarnya.
Krisnanewstv tetap membuka ruang bagi Kepala SMK Pawyatan Daha 1 Kediri, pihak yayasan, komite sekolah, maupun pihak terkait untuk memberikan klarifikasi dan hak jawab.
Media Menunggu Data, Bukan Sekadar Pernyataan
Pemberitaan ini tidak dimaksudkan sebagai tuduhan bahwa telah terjadi penyalahgunaan atau penyimpangan dana BOS.
Sorotan diarahkan pada aspek keterbukaan informasi dan belum lengkapnya klarifikasi yang diperoleh awak media.
Jika pihak sekolah memiliki dokumen, data, maupun penjelasan yang dapat menerangkan pengelolaan anggaran secara utuh, media siap memuatnya sebagai bagian dari pemberitaan berimbang.
Sebab pada akhirnya, transparansi tidak perlu ditakuti apabila seluruh pengelolaan memang dapat dipertanggungjawabkan.
Publik membutuhkan kepastian bahwa anggaran pendidikan dikelola secara transparan, akuntabel, sesuai ketentuan, dan benar-benar kembali pada kepentingan peserta didik.
Team
